Teknologi Informasi dan Pemerintahan: Tentang Fenomena Baru ‘Open Data’ di Indonesia

Indonesia akhir-akhir ini sedang ramai memperbincangkan hasil Pemilu Presiden RI 2014. Ketika hasil quick count lembaga survei tidak seragam, banyak pihak yang kemudian melakukan klaim-klaim pemenangan yang aneh. Lucunya, saya pribadi justru merasa tersulut untuk ikut merespon sekarang, setelah pemilu selesai, bukan saat masa kampanye pemilihan presiden.😀

Ngg, maaf, maaf, bukan ini inti pembicaraan yang ingin saya sampaikan.😛

Saya salut sekali dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tahun ini, data Daftar Pemilih yang boleh mencoblos serta rekap hasil Pemilu Presiden semuanya bisa dilihat di alamat http://data.kpu.go.id dan http://pilpres2014.kpu.go.id. Dengan menggunakan halaman ini, seluruh data yang ada dapat dipantau oleh publik, sehingga siapapun yang berminat untuk melihat datanya dengan lebih teliti bisa langsung bertindak dengan cepat. Di Twitter sampai ada hastag #KawalKPU segala untuk merepresentasikan tindakan netizen yang ingin melihat hasil pemilu yang bersih dari kecurangan.

Akibatnya, KPU harus bersabar dalam menerima berbagai macam jenis kritik, koreksi, dan juga sentimen dari Rakyat Indonesia yang ingin mengawal proses pemilu. Ini sebuah fenomena yang menurut saya sangat positif. Semakin banyak rakyat yang merasa terlibat dalam menyelesaikan masalah yang ada, kemudian “turun tangan” (pinjam istilah Pak Anies Baswedan) untuk bertindak, maka tentu saja Indonesia yang maju bisa segera berubah dari retorika dalam wacana menjadi kenyataan.😉

Fenomena ini adalah sebuah kemajuan yang sangat luar biasa. Jika hal seperti ini dilanjutkan, tidak hanya di KPU saja, tapi juga di lembaga-lembaga pemerintah lainnya, saya rasa frase Transparansi Publik akan jadi sebuah kenyataan yang benar-benar terimplementasi.🙂 Bayangkan kalau seluruh data yang memang seharusnya diketahui oleh Rakyat Indonesia seperti progress pengembangan infrastruktur pembangunan, pajak, dan data-data terkait dengan pendidikan bisa diakses dan dipantau publik. Rakyat Indonesia akan bisa terlibat langsung dalam mengawasi dan akhirnya akan lebih optimis terhadap hasil kerja politisi-politisi yang menjadi wakil rakyat di pemerintahan.

Tampilan halaman pilpres2014.kpu.go.id.

Tampilan halaman pilpres2014.kpu.go.id.

Indonesia di masa Pak SBY sudah memiliki Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Coba kunjungi http://ukp.go.id. Salah satu programnya adalah Open Government Indonesia (OGI). Coba baca lebih detailnya di http://www.opengovindonesia.org. Salah satu produknya yang saya tahu adalah LAPOR, singkatan dari Laporan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, sebuah aplikasi berbasis web dan mobile yang bisa digunakan oleh Rakyat Indonesia untuk memberikan aspirasi, ataupun melaporkan semua hal yang terkait dengan pemerintahan. Ada infrastruktur lalu lintas yang rusak? LAPOR saja. Ada kantor pemerintah yang menerapkan pungutan liar? LAPOR lagi. Hasil dari setiap pelaporannya akan diproses lebih lanjut hingga ditindak. Coba saja kunjungi website-nya di alamat http://lapor.kpu.go.id.

Tampilan website lapor.ukp.go.id.

Tampilan website lapor.ukp.go.id.

Hal-hal positif seperti ini malah jarang disorot media ya? Hihi.

Terkait dengan optimisasi penggunaan Teknologi Informasi di pemerintahan, menurut saya, ada 2 hal, yang jika diimplementasikan, akan meningkatkan kualitas dari fenomena open data ini. Hal tersebut adalah tentang pengembangan peranti lunak pemerintah yang open source dan adanya sentralisasi data publik.

 

Tentang Peranti Lunak Pemerintah yang Open Source

Beberapa bulan yang lalu, saya sempat dimintai saran oleh teman saya tentang pengembangan e-procurement di kantor pemerintah. Saat itu saya masih belum tahu apa-apa tentang peranti lunak yang ada kaitannya dengan pemerintahan. Di pikiran saya, setiap kantor pasti harus mengembangkan peranti lunak sendiri-sendiri dan kemudian harus mempersiapkan infrastrukturnya sendiri pula.

Setelah melakukan browsing, barulah saya tahu, kalau ternyata peranti lunak e-procurement sudah tersentralisasi dan dikembangkan langsung oleh pemerintah. Waktu itu saya membaca informasinya di alamat http://eproc.lkpp.go.id. Jadi, ada namanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau disingkat LPSE. LPSE ini adalah peranti lunak berbasis web yang dikembangkan untuk menangani lelang pengadaan barang/jasa secara digital. Coba saja googling dengan kata kunci “LPSE”, nanti akan muncul banyak contoh LPSE yang telah terdistribusi. Setelah saya perhatikan, ternyata LPSE ini sudah terimplementasi di banyak provinsi.

Saya sangat tertarik dengan hal ini, sehingga saya mencari-cari informasi lainnya. Ternyata peranti lunaknya didistribusikan secara gratis (free license). Aplikasinya sepertinya dikembangkan dengan menggunakan Java. Bahkan, sistem proteksi dokumennya juga sudah tersedia. Waktu itu di halaman yang saya cantumkan di atas, saya membaca tentang beberapa prosedur implementasi yang dapat dilakukan. Sayangnya, dokumentasinya menurut saya masih berantakan, dan bahkan pedoman instalasinya juga kurang jelas. Link untuk men-download salinan aplikasinya juga tidak ada di halaman itu. Saya rasa untuk mendapatkan informasi lengkap, mau tidak mau harus bertanya langsung ke humas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) selaku yang membawahi, dan itu berarti agak susah.

Mungkin ada beberapa faktor pertimbangan yang membuat pengembang LPSE tidak menjadikan peranti lunak ini open source. Namun, seandainya saja aplikasi ini open source, pemerintah bisa mendapatkan masukan yang lebih banyak terkait dengan implementasi teknis dan mungkin non-teknisnya. Di luar sana ada banyak pengembang peranti lunak yang antusias untuk memberi masukan dan tentunya bisa dijadikan bahan pertimbangan baru bagi pengembang peranti lunak tersebut di pemerintahan agar dapat mengimplementasikan best practice untuk peranti lunak yang ada.

Peranti lunak seperti LPSE milik LKPP ini hanya salah satu contoh yang saya tahu saja. Mungkin ada banyak peranti lunak lain yang juga dikembangkan sendiri oleh pemerintah. Andaikan semuanya open source, hehe.

Sebagai contoh, di Inggris, pencarian informasi terkait dengan layanan pemerintahan sangat mudah, tinggal kunjungi https://www.gov.uk. Di sana, informasi seperti passport, aturan tax, bahkan aturan untuk berkendara bagi pejalan kaki, pengguna sepeda, dan kendaraan juga tersedia. Menariknya lagi, source code-nya dibuka untuk umum. Coba kunjungi https://github.com/alphagov.

 

Tentang Sentralisasi Data Publik

Beberapa waktu yang lalu, saya dan teman saya kebetulan mendapatkan sebuah pekerjaan yang membutuhkan data provinsi dan kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Saat itu saya hanya bisa memasang ekspresi bingung. Ke mana saya harus mencari datanya?😐

Hal yang relatif sepele seperti ini, aslinya sangat penting. Ada banyak aplikasi yang dalam praktiknya pasti membutuhkan data-data seperti ini. Pendaftaran mahasiswa misalnya. Pihak universitas jika menyediakan aplikasi pendaftaran mahasiswa baru online pasti akan menanyakan asal kota/kabupaten dan provinsi dari si mahasiswa baru. Data ini tentunya dibutuhkan oleh sistem agar pilihannya dapat disajikan di formulir online-nya.

Kalau sudah bingung begini, mau tidak mau si pengembang biasanya akan mencari sendiri datanya, kemudian memasukkan data yang ditemukan ke dalam database yang mereka buat sendiri. Akibatnya, ada banyak data yang mungkin duplikat, atau mungkin salah, atau mungkin kurang lengkap, dan berbagai macam kemungkinan tidak enak lainnya.

Andaikan pemerintah punya pusat data publik yang menyimpan data-data seperti ini, tentunya masyarakat akan sangat terbantu, apalagi para pengembang peranti lunak.

Tidak hanya data seperti itu, data tentang undang-undang terbaru misalnya. Saya pribadi kalau diminta untuk mencari salinan UU ITE yang paling baru, saya akan bingung juga, karena ada banyak salinan yang berasal dari alamat-alamat yang tidak resmi seperti blog seseorang yang tidak saya kenal. Bagaimana kalau ternyata salinannya salah? Bagaimana kalau ternyata salinannya bukan yang paling baru?

Andaikan pemerintah punya pusat data publik yang menyimpan data-data seperti ini, (lagi-lagi) tentunya masyarakat akan sangat terbantu.

Dan mungkin masih banyak lagi jenis data-data yang jika disentralisasikan akan sangat berguna sekali buat khalayak ramai.

Oh iya, saya sempat menemukan artikel menarik di sini: https://github.com/blog/1657-introducing-government-github-com

GitHub adalah situs tempat penyimpanan source code tersentralisasi, yang memang namanya hanya akrab di telinga para pengembang peranti lunak. Tapi di artikel di atas, tim mereka bercerita bahwa kini GitHub bukan lagi digunakan untuk sekedar hal-hal teknis semacam itu, namun juga untuk hal-hal non-teknis seperti penyimpanan data yang berkaitan dengan hukum, peta, maupun layanan-layanan pemerintah. Indonesia juga seharusnya bisa memanfaatkan fasilitas seperti ini bukan? GitHub boleh digunakan secara gratis.😀

Lebih keren lagi, kalau misalnya pemerintah Indonesia punya sejenis API server untuk menyajikan seluruh data yang benar-benar tersentralisasi dan paling terbaru. Saya jadi ingat, kemarin sebelum pemilu berjalan, ada kompetisi untuk membuat mobile apps yang bertemakan pemilu. Hasilnya kini sudah dipublikasi di http://pemiluapps.org. Aplikasi yang dikembangkan tersebut menggunakan API Pemilu, sebuah antarmuka (interface) yang dapat digunakan oleh aplikasi untuk bertukar data. Dengan menggunakan API Pemilu ini, pengembang bisa mendapatkan data-data seperti berita terbaru terkait pemilu, social analytics untuk mengambil data dari social media, dan fungsi-fungsi lainnya. API Pemilu ini open source, dan kodenya bisa dilihat di https://github.com/pemiluAPI.

 

Yah, ini memang sebuah impian jangka panjang. Mudah-mudahan hal-hal positif seperti ini dapat cepat berkembang, dan saya bisa merasakannya sebelum saya tua. Syukur-syukur kalau saya bisa ikut mengembangkan ide ini di pemerintahan Indonesia suatu saat nanti. Siapa tahu?

Semoga bermanfaat.🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s